Inspirator-rakyat | Informasi bahwa Kemensos memastikan bansos PKH dan BPNT tahap 2 sudah mulai cair pada tanggal 20 April 2026 kemarin secara bertahap.
Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), penyaluran bansos tahap 2 (periode April-Juni 2026) dijadwalkan mulai berjalan pada pekan kedua April 2026, bukan secara spesifik pada tanggal 20 April kemarin. Beberapa laporan lapangan bahkan menunjukkan bahwa pencairan sudah mulai terlihat pada kisaran tanggal 11-15 April 2026, meskipun tidak semua daerah menerima secara bersamaan.
Proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan bergelombang sepanjang April hingga Juni 2026, tergantung pada kesiapan administrasi dan verifikasi data di masing-masing wilayah. Ada daerah yang sudah menerima di awal bulan, ada juga yang masih menunggu hingga akhir April atau bahkan awal Mei.
Bansos PKH diberikan kepada kelompok tertentu seperti ibu hamil, balita, pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Sementara BPNT disalurkan dalam bentuk saldo bantuan yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong.
Cara Cek Status Penerima
Anda bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima melalui:
1. Situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id
2. Aplikasi “Cek Bansos” Kemensos
3. Langsung ke kantor desa/kelurahan atau bank penyalur (Himbara) maupun Kantor Pos.
Apakah Anda sudah mengecek status penerimaan Anda?
Cara cek status penerima bansos PKH dan BPNT April 2026:
– Buka situs resmi: cekbansos.kemensos.go.id
– Masukkan nomor NIK sesuai KTP Anda
– Ketik huruf kode yang muncul di layar
– Klik tombol “Cari Data”
Sistem akan menampilkan status penerima bansos
Penyaluran bansos dilakukan melalui bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu.
Jika terdaftar sebagai penerima, bantuan akan langsung masuk ke rekening atau dapat diambil sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk selalu mengakses informasi dari sumber resmi dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Bagi yang belum terdaftar namun merasa berhak, dapat mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan agar masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
