Makassar, Sulsel — Inspirator-rakyat– Sabtu 17 Oktober 2026. Saat ini sedang meluas kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya warga berpenghasilan rendah, terkait penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh BPS. Banyak warga yang sebenarnya masih hidup dalam kemiskinan mendadak “naik desil” ke kelompok 6–10, sehingga akses mereka terhadap bantuan sosial terhenti.
Apa yang Terjadi?
Banyak keluarga yang sebenarnya tergolong kurang mampu tiba-tiba dipindahkan ke desil yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka tidak lagi memenuhi syarat penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta dukungan jaminan kesehatan dan pendidikan. Padahal secara kehidupan sehari-hari, kondisi ekonomi mereka tidak membaik — bahkan banyak yang bekerja sebagai ojek online, buruh harian, lansia, dan pekerja informal lainnya.
Mengapa Desil Naik?
Berdasarkan informasi yang beredar, faktor-faktor yang memicu perubahan status desil antara lain:
– Kepemilikan kendaraan bermotor dalam satu Kartu Keluarga
– Aktivitas rekening atau riwayat pinjaman/kredit
– Transaksi yang terdeteksi terkait judi online
– Penggabungan data antar-instansi yang belum akurat dan belum tersinkron dengan baik
Tanggapan dan Langkah yang Sedang Berjalan
– Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) telah menyerahkan daftar keberatan dan keluhan warga kepada pihak BPS, dan memberikan waktu 3 bulan untuk melakukan koreksi terhadap data yang dinilai keliru.
– Beberapa pemerintah daerah mulai mengambil langkah penyesuaian, misalnya memperluas cakupan penerima bantuan tertentu hingga desil 6, untuk mencegah warga yang benar-benar membutuhkan terputus bantuannya.
Cara Mengecek Status Desil Anda
Warga dapat mengecek status desil keluarga dengan cara:
– Datang ke Kantor Kelurahan/Desa setempat dan meminta bantuan petugas yang memiliki akses ke sistem DTSEN
– Memastikan data keluarga sudah tercatat dengan benar dan melaporkan jika ada informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan
Pesan Penting:
Jika Anda merasa status desil keluarga tidak sesuai dengan kondisi nyata, segera sampaikan keberatan Anda melalui aparat kelurahan/desa atau instansi terkait agar data dapat diverifikasi ulang. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru kehilangan haknya karena ketidakakuratan data.
