DPRD Lubuk Linggau Gelar Rapat Paripurna

(Inspirator) -Lubuklinggau,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Lubuklinggau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda dalam rangka mendengarkan penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2023, yang disampaikan oleh Pj Walikota Lubuklinggau, di ruang rapat paripurna Rabu (19/06/24).

Rapat paripurna tersebut di buka langsung oleh ketua DPRD Kota Lubuklinggau H.Rodi Wijaya, dan dihadiri Pj Walikota Lubuklinggau H.Trisko Defriansyah, Waka I DPRD, Sekretaris DPRD, Ketau Fraksi-fraksi Dewan, Ketua Komisi, para anggota DPRD, Forkopimda, Pj Sekda, staf ahli walikota, serta kepala OPD dilingkungan pemerintah kota lubuklinggau.

Dalam pidatonya Pj Walikota Lubuklinggau H.Trisko Defriansyah menyampaikan laporan tentang realisasi APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2023, Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD Kota Lubuklinggau.

Pelaksanaan anggaran APBD tahun anggaran 2023 yaitu rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD pemerintah kota Lubuklinggau tahun 2023 yang berisi:
1. Laporan realisasi anggaran
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
3. Neraca
4. Laporan operasional
5. Laporan arus kas
6. Laporan perubahan ekuitas
7. Catatan atas laporan keuangan
8. Ikhtisar laporan keuangan PDAM Tirta Bukit Sulap tahun buku 2023
9. Ikhtisar laporan keuangan PT Linggau Bisa Tahun buku 2023.

Pelaksanaan anggaran APBD kota Lubuklinggau tahun 2023, berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dimana dalam pelaksanaannya, mengatur pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, yang menyebutkan bahwa setiap program/kegiatan yang disusun oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghasilkan tingkat capaian kinerja yang direncanakan sesuai dengan realisasi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Selanjutnya, Dalam aspek pengelolaan keuangan kota lubuklinggau tahun anggaran 2023, terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk pendapatan kota lubuklinggau yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang direncanakan sebesar Rp.159.032.346.202,00 dalam realisasinya sebesar Rp.120.636.271.549,61 Atau 75,86%. Dari rencana pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut Pj menjelaskan, Sedangkan pendapatan yang berasal dari dana tranfer yang bersumber dari tranfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sumsel direncanakan sebesar Rp. 930.962.596.588,00. Terealisasi sebesar Rp. 834.309.926.954,64) Atau 89,62% dari rencana semula.

“Ditinjau dari aspek pendapatan, maka pendapatan asli daerah belum dapat mengimbangi pendapatan yang bersumber dari tranfer pemerintah pusat dan tranfer pemerintah provinsi sumsel.Kondisi ini merupakan indikator yang menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian daerah, sehingga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau masih perlu ditingkatkan,” Jelas Pj walikota.

Masi ia, Pada komponen belanja terdiri dari belanja operasi direncanakan sebesar Rp. 728.179.817.892,00 Terealisasi sebesar Rp. 684.616.292.876,00 atau 94,02%. Dan belanja modal semula direncanakan sebesar Rp. 362.819.450.542,00 terealisasi sebesar Rp. 264.268.828.263,35 atau 72,84%, Kemudian belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp. 1.578.700.032,00 atau 85,73%.

Kemudian, komponen ketiga dalam struktur APBD pemerintah kota lubuklinggau adalah pembiayaan, yang mana penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp. 31.125.284.584,00 terealisasi sebesar Rp. 31.125.284.584,17 atau 100%.

“Dan pengeluaran pembiayaan diperuntukkan untuk pembayaran pokok utang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Direncanakan sebesar Rp. 28.542.258.908,00 Dengan realisasi sebesar Rp. 28.425.497.122,00 atau 99,59%,” Ungkap Pj

Sementara itu, dari hasil Audit pemkot lubuklinggau dapat mempertahankan prestasi tertinggi di bidang pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 13 kalinya secara berturut-turut, dari BPK Perwakilan Sumsel.

“Hal tersebut merupakan prestasi dan kebanggaan kita bersama. Untuk itu secara pribadi dan atas nama pemkot lubuklinggau saya mengucapkan terimakasih. Khususnya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas motivasi dan kerjasama yang baik selama ini,” Pungkas Pj dalam pidatonya.