TANAH TERLANTAR DIAMBIL NEGARA??? Bagaimana kenyataannya..???*

 

(Inspiratorrakyat)-Belakangan ini isu tanah terlantar kembali ramai dibicarakan. Sebagian masyaraka langsung berpikir :

_“Wah, kalau tanah saya kosong, nanti diambil negara dong?” 😱_

Jangan negatif thinking dulu. Sini kami jelaskan ke kawan kawan.

Konsep tanah terlantar sebenarnya bukan barang baru. Dasarnya sudah ada sejak UUPA Tahun 1960, yang mengatur bahwa hak atas tanah dapat hapus karena ditelantarkan. Ketentuan itu kemudian dipertegas melalui PP 20 Tahun 2021, dan sekarang pengaturannya telah diperbarui melalui PP 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud tanah terlantar?

Secara sederhana, tanah terlantar adalah tanah hak yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Nah, yang kawan kawan harus ketahui : *Tanah tidak serta-merta langsung dicap sebagai tanah terlantar lalu diambil negara.*

Ada prosesnya.

Mulai dari: Inventarisasi → Evaluasi → Peringatan tertulis → Usulan → Penetapan Menteri.

Katakanlah jika tanah terbukti sengaja tidak dimanfaatkan, pemiliknya *diberi kesempatan paling lama 30 hari untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanahnya.*

Penetapkannya pun harus dilakukan oleh menteri, bukan sembarang orang. Artinya, prosesnya bisa lamaaaaaa…

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa kebijakan penertiban tanah terlantar tidak menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, atau tanah warisan warga.

Menurut penjelasannya, fokus yang ditargetkan adalah HGU dan HGB berskala besar yang mencapai jutaan hektare tetapi dibiarkan tidak produktif.

Dan kalau tanah memang sudah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar, tanah tersebut dapat menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dan/atau aset Bank Tanah, sehingga dapat ditata dan didayagunakan kembali.