Krisis Properti Makin Parah, Pemerintah China Akan Beli Rumah yang Tak Laku
BEIJING, INSPIRATOR-RAKYAT-Kinerja sektor properti China pada kuartal pertama 2024 masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
TAHUKAH KALIAN ?
Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng (17 April 2024) mendorong pemerintah daerah di China untuk membeli rumah-rumah yang tidak terjual dari perusahaan pengembang. Rumah-rumah tersebut kemudian akan diubah menjadi perumahan yang terjangkau dan disewakan kepada masyarakat dengan harga murah.
Data resmi pemerintah China menunjukkan bahwa penjualan properti baru anjlok 28,3% pada periode Januari-April 2024. Harga rumah baru juga turun selama 10 bulan berturut-turut, yaitu sebesar 0,6% month-to-month di bulan April. Ini menjadi skala penurunan tercepat sejak November 2014.
Berbagai katalis negatif dari data dan pemberitaan buruk memicu urgensi pemerintah China untuk menanggapi keseriusan krisis properti yang tengah dialami.
Berikut beberapa dari serangkaian langkah yang diumumkan pemerintah China :
- Pemerintah daerah diizinkan membeli rumah-rumah yang belum laku di sejumlah kota dengan harga diskon. Pembelian ini akan menggunakan pinjaman yang diberikan oleh bank-bank milik Negara.
- People Bank Of China (PBOC) akan membentuk Program Fasilitas Pinjaman Nasional sebesar 300 miliar yuan (sekitar 42,25 miliar dolar AS) untuk mendanai pembelian rumah yang tidak terjual oleh Negara.
3. PBOC mengumumkan bahwa Down-Payment (DP) minimum untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perumahan komersial individu akan diturunkan menjadi 15% untuk pembelian rumah pertama dan 25% untuk pembelian rumah kedua, dibandingkan sebelumnya yaitu masing-masing 20% dan 30%.
4. Peringanan syarat pembelian rumah oleh pemerintah daerah di 50 kota di China, mulai dari penurunan pajak dan asuransi untuk pendatang yang ingin membeli rumah, ataupun perizinan pembelian rumah kedua bagi yang memenuhi syarat.
PENDAPAT PARA AHLI
Larry Hu, kepala ekonom isu China di Macquarie Group
“Kebijakan ini menjadi hal yang “positif” bagi industri properti. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sampai kapan dan sebesar apa pemerintah pusat akan menyediakan sumber pendanaan.”
